Oleh :

Among Wibowo, SP, MMA

Penyuluh Pertanian Madya Pada Disperpa Kota Magelang

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama.

Beberapa upaya pemberdayaan dapat dialakukan melalui tiga arah, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang (enabling). Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa meraka memiliki potensi, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan, diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban.
3. Melindungi masyarakat (protection). Artinya dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya upaya langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktik ekploitasi oleh kaum/pihak yang kuat terhadap kaum/pihak yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah.

Pemberdayaan pada Masyarakat Tani

Menurut pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi :

1. Pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis.
2. Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi, koperasi dan korporasi (badan usaha milik petani), serta
3. Pemberdayaan usaha tani dengan penumbuhkembangan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usahataninya.

Salah satu permasalahan petani ialah lemahnya posisi tawar (bargaining power) petani terhadap pedagang/tengkulak/pemborong. Upaya yang dapat dilakakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dari pra produksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi koletivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran.sebagai berikut :

1. Kolektifikasi modal yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya. Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi bukan untuk konsumtif.
2. Kolektifikasi produksi yaitu suatu perencanan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas serta siklus produki secara kolektif. Kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen. Sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti daam penanganan hama.
3. Kolektifikasi pemasaran yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif dimana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan prosisi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, serta membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan.

Kelembagaan Kelompok Tani dan Hubungannya dengan Usahatani

Eksistensi adalah suatu keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur untuk bertahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Andriani, 2013:255).

Menurut Peraturan Kementerian Pertanian no 82 Tahun 2013 kelompok tani merupakan,kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaanmkondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Hermanto, Swastika, (2011:372) mengungkapkan bahwa :

“Pentingnya pemberdayaan kelompok tani sangat beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah, kecenderungan perhatian pemerintah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang, bahkan terkesan diabaikan sehingga kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian belum berfungsi secara optimal”.

Usahatani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi, budidaya,penanganan setelah panen, pengolahan komoditas, sarana prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan/atau jasa penunjang (Peraturan Kementerian Pertanian no 82 Tahun 2013).

Oleh :

Among Wibowo, SP, MMA

Penyuluh Pertanian Madya Pada Disperpa Kota Magelang

ter

Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia  melakukan optimalisasi lahan pekarangan untuk sumber pangan keluarga. Pekarangan, kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sangat potensial menjadi sumber pangan keluarga di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, dan kini tahun 2020, dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.

Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah dan lainnya.

Tujuan dan sasaran kegiatan P2L ada dua yaitu pertama untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; yang kedua  untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Dalam rangka mencapai tujuan  tersebut kegiatan P2L dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), pemanfaatan sumberdaya lokal (local wisdom), pemberdayaan masyarakat (community engagement), dan berorientasi pemasaran (go to market).

Kegiatan P2L tahun 2020 dilaksanakan melalui Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Tahap Penumbuhan

Kegiatan Tahap Penumbuhan merupakan kegiatan P2L yang dialokasikan pada kabupaten/kota prioritas penurunan stunting yang dikeluarkan oleh Bappenas atau daerah prioritas penanganan rentan rawan pangan atau daerah pemantapan ketahanan pangan berdasarkan peta Food Security Vulnerability Atlas (FSVA).

Kegiatan Tahap Penumbuhan  dilaksanakan pada  1.500 kelompok penerima manfaat yang terdiri dari 3 zonasi, yaitu : Zona 1 : Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bali; Zona 2 : a. Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung); b. Provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Utara); c. Provinsi di Pulau Sulawesi; d. Provinsi Nusa Tenggara Barat; Zona 3 : Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.

Alokasi dana bantuan pemerintah pada Tahap Penumbuhan dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi yaitu: 1. Zona 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2. Zona 2 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan 3. Zona 3 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)  Pembagian zonasi tersebut dilakukan berdasarkan atas perbedaan harga antar wilayah, baik harga barang fasilitas untuk pembangunan kebun bibit, pengembangan demplot, harga bibit dan/atau benih, biaya operasional serta fasilitas dan/atau bahan pendukung lainnya. Komponen kegiatan Tahap Penumbuhan terdiri atas (1) kebun bibit, (2) demplot, (3) pertanaman, dan (4) pasca panen dan pemasaran.

Setiap kelompok penerima manfaat kegiatan P2L mendapat pendampingan teknis dan administrasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan budidaya berbagai jenis tanaman, pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (fresh handling product), dan pemasaran hasil, serta pelaporan

Kegiatan Tahap Pengembangan

Kegiatan Tahap Pengembangan Tahun 2020 merupakan kegiatan lanjutan dari KRPL Bekerja yang ditumbuhkan pada Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan kapasitas pengembangan ternak (unggas), pertanaman dan demplot untuk mendukung kegiatan penyediaan, pemanfaatan dan pemasaran pangan oleh kelompok P2L.

Setiap kelompok penerima manfaat didampingi oleh Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten/Kota baik dalam budidaya berbagai jenis tanaman, pelaksanaan pemanfaatan dana, pengemasan hasil tanaman (fresh handling product), dan pemasaran hasil, serta pelaporan

Alokasi dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P2L Tahap Pengembangan Bekerja maupun Non Bekerja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 2.100 kelompok P2L di 34 Provinsi.

Kegiatan Tahap Pembinaan

Tanggungjawab dan kelanjutan pelaksanaan kegiatan tahap pembinaan diserahkan kepada Dinas/Unit Kerja yang menyelenggarakan Urusan Pangan Provinsi. Pada tahap ini pemerintah pusat hanya melakukan pemantauan dan monitoring terhadap KRPL Tahap Pengembangan pada tahun 2019 di 33 Provinsi.

Mengingat Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen serta pemasaran. Untuk itu peran penyuluh pertanian dalam rangka pendampingan dan pengawalan kegiatan P2L ini sangatlah penting demi tercapainya ketahanan pangan rumah tangga dan peningkatan pendapatan keluarga di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Kegiatan P2L ini merupakan solusi jitu yaitu solosi yang sangat tepat untuk menghadapi situasi Pandemi Covid-19 karena mampu menyediakan pangan bagi keluarga untuk ketahanan pangan keluarga dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk kesejahteraannya.

Pustaka:

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2020, Badan Ketahanan  Pangan, Kementerian Pertanian.