MAGELANG-Tim Gabungan Pemerintah Kota Magelang yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Satpol PP, Bagian Humas Setda, Polresta Magelang Kota, Kejaksaaan Kota Magelang dan Detasemen CPM Magelang hari selasa (24/12/2019) dini hari menggelar operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak di sejumlah titik rawan dan pasar tradisional di Kota Magelang. Pasar tradisional yang menjadi sasaran operasi antara lain pasar Rejowinangun dan pasar Gotong Royong. Dalam operasi tersebut Tim Gabungan berhasil mengamankan sejumlah bahan asal hewan (BAH) yang dinilai tidak layak dikonsumsi masyarakat. BAH tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di kantor Disperpa Jalan Kartini No.3 Magelang.

Kepala Disperpa, Eri Widyo Saptoko kamis (26/12/2019) di ruang kerjanya mengapresiasi kinerja Tim Gabungan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pelaksanaan natal 2019 dan tahun baru 2020, khususnya yang akan membeli daging dan bahan asal hewan lainnya di wilayah Kota Magelang. Eri menyatakan operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak merupakan kegiatan pengawasan peredaran pangan asal hewan yang bersifat rutin dan dijalankan lebih intensif terutama menjelang hari besar keagamaan termasuk natal dan tahun baru. “Operasi penertiban, selain untuk mengedukasi para pedagang daging dan hasil ternak, juga untuk memberikan efek jera bagi para pelaku/pedagang yang melakukan kecurangan,”tegasnya.

Eri menjelaskan bahwa kegiatan Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : 524/95/112 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penertiban Penjualan Daging dan Hasil Ternak Dari Luar Kota Magelang.

Lebih lanjut Eri menambahkan bahwa daging yang berasal dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter Hewan dan/ atau petugas di RPH setempat. Demikian halnya bila daging hendak dibawa ke luar daerah. Ia menegaskan terkait peredaran daging setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian lainnya yang berasal dari daging ilegal, daging gelonggongan, daging oplosan, daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi. “Jika ada yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),”terangnya.

Terinformasi Tim Gabungan dari 6 instansi itu dalam menjalankan operasi penertiban Penertiban Daging Asal Luar Daerah pada hari selasa (24/12/2019) lalu dibagi menjadi 4 kelompok, dengan sasaran tim 1 berada di Disperpa Jalan Kartini No. 3 Magelang sebagai tim pemantau dan pelaporan, tim 2 beroperasi di pasar Gotong Royong, tim 3 menyisir rute alur distribusi jalannya daging sapi glonggongan di kawasan Karanggading Rejowinangun Selatan dan tim 4 beroperasi di pasar Rejowinangun. Seluruh anggota Tim mulai bekerja pukul 01.00 hingga pukul 07.00 mengingat pada interval waktu tersebut peredaran dan perdagangan daging ke pasar-pasar tradisional mulai ramai.

        Terpisah Kasi Peternakan, Sugiyanto mengungkapkan sejumlah temuan hasil operasi antara lain: 1) pada operasi penertiban di pasar Gotong Royong, Tim melakukan sampling terhadap 2 (dua) pedagang daging asal Boyolali membawa daging yang seberat 6 kuintal. Setelah dilakukan pemeriksaan organoleptik dan laboratorium, daging dinyatakan sehat dan layak diedarkan. 2) pada operasi penertiban terhadap pedaging daging di Karanggading, Tim tdk menemukan adanya kegiatan transaksi penjualan daging sapi asal Boyolali, 3) pada operasi penertiban di pasar Rejowinangun, Tim mengambil sampling 55 kg daging milik salah satu pedagang asal Kelurahan Jurangombo Selatan. Hasil pemeriksaan organoleptik dan laboratorium menunjukkan derajat keasaman daging mencapai pH 6,45 (pH normal daging 5,7-6,1). “Dengan pertimbangan hasil pemeriksaan, seluruh daging disita untuk dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar,”tandasnya. (among_wibowo, red)

MAGELANG- Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang menerima kunjungan Komisi B DPRD Kota Magelang hari jumat (20/12/2019) dini hari pukul 02.00 WIB. Rombongan wakil rakyat itu meninjau operasionalisasi UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Laboratorium Kesmavet Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang. Kegiatan bertujuan untuk melihat langsung aktivitas pemotongan hewan di Kota Magelang, terlebih tahun ini modernisasi RPH Kota Magelang sudah dilengkapi dengan railing system. Railing System merupakan sistem penggantungan karkas hewan agar tidak menyentuh lantai sehingga dapat meminimalkan kontaminasi bakteri.

Para wakil rakyat itu pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan yang semakin baik didukung sarana dan prasarana baru seperti Electric Railing System. Rombongan Komisi B juga mendukung upaya Disperpa untuk terus memodernisasi sarana dan prasarana di RPH terbesar ke-7 di Provinsi Jawa Tengah itu sekaligus langkah-langkah untuk melakukan edukasi kepada para pelaku utama peternakan di Kota Magelang. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat veteriner di RPH semakin meningkat dan menjadi garda terdepan dalam ketersediaan daging hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) bagi masyarakat.

Kepala Disperpa, Eri Widyo Saptoko hari senin (23/12/2019) menyatakan terima kasihnya atas kunjungan Komisi B DPRD Kota Magelang. Menurutnya kunjungan tersebut dapat memompa semangat dan motivasi instansinya untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Magelang. UPT RPH Kota Magelang, lanjut Eri, tidak hanya melayani pemotongan hewan dari dalam Kota tetapi juga luar Kota Magelang seperti wilayah Kabupaten Magelang. Terinformasi RPH Kota Magelang yang didirikan sejak tahun 1990 itu terus berkembang hingga sekarang. Setiap harinya rata-rata melayani pemotongan sapi 9-12 ekor. Bahkan menjelang lebaran jumlahnya bisa meningkat hingga 15 ekor sapi per hari. “Setiap tahun kami terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan agar semakin dipercaya masyarakat,”ujarnya.

Terkait railing system, Eri menjelaskan operasionalisasinya dilengkapi 9 unit katrol elektrik dan 1 unit timbangan digital. Keberadaan railing system ini sangat menunjang upaya pencapaian sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Terinformasi railing system secara elektrik berfungsi untuk menggantung karkas atau hewan setelah disembelih sehingga memudahkan proses kelet (menguliti, red). Manfaatnya agar air dan darah dapat turun ke bawah dan keluar dari leher ternak yang telah disembelih. Nantinya proses pengulitan tidak lagi diletakkan di bawah sehingga kualitas daging lebih bersih, sehat dan awet. Diharapkan dengan sistem ini akan mempercepat proses pelayanan pemotongan hewan.

Namun demikian Eri mengungkapkan sarana dan prasarana yang baru (railing system, red) perlu didukung dengan peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Dirinya tak menampik bahwa dalam kunjungan tersebut, para pimpinan Komisi B mendukung perlunya pelatihan bagi petugas operasionalisasi peralatan tersebut bagi pelaku usaha pemotongan dan petugas RPH. “Kami akan terus melakukan sosialisasi, pendampingan dan peningkatan kompetensi petugas yang akan menjalankan peralatan tersebut,”tandasnya.

      Di tempat terpisah, Kepala UPT RPH dan Lab Kesmavet menambahkan terkait proses penanganan hewan yang akan disembelih, pihaknya mengawali proses itu dengan memeriksa kesehatan hewan. Awalnya hewan yang akan dipotong ditenangkan dulu, dicek kesehatannya dan selanjutnya penyembelihan. Setelah hewan disembelih dilakukan pengecekan pasca penyembelihan. “Jadi kami tidak sekedar melayani pemotongan ternak saja, tetapi juga pencegahan beredarnya daging tidak sehat seperti daging glonggongan, kontaminasi cacing dan lainnya,”tukasnya. (among_wibowo, red)